Tanjungpandan, Media Center – Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat tinjau seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap II tahun 2024, Senin (05/05/2025) di Kantor BKPSDM Kabupaten Belitung. Di depan para peserta seleksi, Bupati Djoni berharap peserta seleksi tidak mendengarkan isu-isu negatif. Dirinya memastikan bahwa seleksi ini berjalan dengant transparan dan akuntabel tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.
“Pemda menjamin seleksi ini berjalan dengan akuntabel dan transparan dan bebas pengaruh dari pihak manapun,” pesan Bupati Djoni.
Bagi Bupati Djoni, calon pegawi PPPK yang dicari Pemkab Belitung tidak hanya berdasarkan kecakapan intelektual. Nilai-nilai integritas dan loyalitas menjadi unsur utama yang dibutuhkan dari tenaga PPPK di Kabupaten Belitung.
“Karena kita ingin mendapatkan pegawai PPPK itu yang punya etos kerja yang tinggi, punya ketulusan untuk mengabdi bagi Belitung,” ucap Bupati Djoni.
Bupati Djoni juga berpesan kepada peserta percaya akan kemampuan diri sendiri. Dirinya meyakini upaya yang telah dilakukan peserta akan sejalan dengan hasil yang akan didapatkan. Bupati juga optimis tenaga PPPK yang lulus nanti sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Kepala BKSDM Kabupaten Belitung, K.A Azhami menyebut ada 361 peserta yang mengikuti seleksi PPPK tahap II ini. Seleksi ini dibagi ke dalam 8 sesi seleksi yang diselenggarakan dalam 3 hari hingga Rabu (07/05/2025).
Terkait formasi, untuk tenaga guru masih tersisa 111 formasi yang tengah diseleksi. Untuk tenaga kesehatan ada 19 tenaga dari 43 formasi. Untuk tenaga teknis total formasi 143 dan tersisa 8 formasi.
“Untuk tenaga guru itu tidak banyak lagi, hanya tersisa 9 yang tenaga non PNS yang memenuhi kriteria. Dari sisa 9 itu menjadi PPPK paruh waktu,” ucap Azhami.
Azhami juga menyebutkan kemungkinan adanya seleksi PPPK umum yang akan diselenggarakan pada tahun depan. Terkait formasi yang menjadi prioritasn nantinya yaitu berasal dari tenaga guru dan kesehatan. Terkait kebutuhan tenaga teknis, Azhami meminta terkait teknis dapat memetakan kebutuhan terkait.
Saat ini Pemerintah Daerah sudah bisa mengajukan seleksi secara mandiri, tanpa mengikuti jadwal dari Pemerintah Pusat. Hal ini tentunya menyesuaikan kemampuan daerah dan penganggarannya. Untuk pelaksanaan seleksi PPPK umum dirinya tengah menunggu petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. (Narasi : Arlan / Redaktur : Verry)
Besadu Belitung