Tanjungpandan, Media Center – Diskominfo Kabupaten Belitung terus berupaya meningkatkan manajemen sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan FGD knowledge sharing pedoman manajemen SPBE, senin (08/07/2024) di kantor Diskominfo Belitung.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah OPD di Kabupaten Belitung serta mengundang pembicara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Mohammad Iqbal, Kadis Kominfo Kabupaten Belitung menyebut pertemuan ini diharapkan dapat mendongkrak indeks SPBE serta meningkatkan khususnya manajemen domain di Kabupaten Belitung. Selain, itu berkaca dari kejadian ransomware yang menyerang pusat data nasional beberapa waktu lalu, Iqbal berharap pengelolaan keamanan domain di Kabupaten Belitung.
“Hal ini tentu tidak bisa jika hanya dilakukan oleh Diskominfo saja, namun juga perlu dukungan dari kawan-kawan di semua OPD,” ujar Iqbal
Sementara itu, Andrari Grahitandaru, Perekayasa Utama Badan Riset Inovasi Nasional menyebut pengaturan kebijakan SPBE perlu dilakukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan layanan pemerintah saat ini mencapai 3.393 domain web. Hal ini menurutnya menimbulkan banyak kebingungan terhadap penggunaan data yang tersedia
“Jumlah ini terlu banyak, karena terlalu banyak data yang tersedia dan bingung data yang akan digunakan,” ujar Andrari.
Selain itu Andrari juga menyebut aplikasi harus betul-betul mendukung proses bisnis dari pelayanan publik. Untuk pemerintah daerah, aplikasi yang dirancang juga harus dikoordinasi dengan instansi pusat yang bersangkutan.
Sementara itu Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung, Suksesyadi menyebut penyelenggaraan SPBE menjadi hal yang kruisal bagi seluruh Instansi Kementerian Lembaga dan Daerah, karena saat ini nilai SPBE merupakan bagian integral dengan Penilaian Reformasi Birokrasi (RB). Sukses juga menyebut kunci keberhasilan SPBE adalah bagaimana melaksanakan teknis SPBE secara bersama-sama sesuai dengan pedomannya.
“Karena seiring perkembangan zaman, penggunaan sistem elektronik di pemerintahan pasti akan semakin dibutuhkan,” ujar Sukses.
Sukses juga menyebut penyamaan persepsi harus terus dilakukan terkait proses manajemen SPBE yang tepat mulai dari bisnis layanan, pengelolaan resiko, meta data, data yang dihasilkan, aplikasi dan hal-hal lainnya. Untuk itu Sukses berharap semua peserta yang hadir dapat dengan aktif melakukan pengelolaan SPBE di unit kerja masing-masing. (Narasi : Arlan / Redaktur : Verry)