Tanjungpandan, MediaCenter – Memasuki minggu pertama (tanggal 2-11) bulan Mei 2019 fokus pemberitaan bidang pemerintahan dan pelayanan publik mulai menggeser trend pemberitaan di bulan-bulan sebelumnya, yaitu bidang politik. Dari total 142 berita yang dikumpulkan, teridentifikasi 29 berita (20,42%) selisih satu berita dengan bidang politik dan hukum sebanyak 28 berita atau 19,72%. Selisih yang sangat tipis, namun cukup membuktikan jika agenda setting media telah bergeser dari bidang politik dan hukum yang merajai pemberitaan sejak bulan Maret 2019.
Posisi ketiga ditempati bidang ekonomi dan bisnis sebanyak 23 (16,19%). Sementara bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesenian, dan kebudayaan berada di posisi keempat hanya 10 berita (7,04%) disusul posisi keempat bidang kebijakan dan perundangan sekitar 7 berita (4,93%). Sedangkan bidang transportasi dan lalu lintas, kondisi dan kejadian alam serta pertahanan dan keamanan tidak begitu signifikan eksistensi atau prosentasenya. Begitu pula dengan pemberitaan di bidang humaniora, pertanian, dunia kerja, teknologi, keagamaan, kesehatan, manca negara (internasional), media dan informasi, pariwisata, kriminal dan tenaga kerja (buruh).
Di awal pekan pertama bulan Mei, sorot media terbanyak mengkritisi tentang lemahnya pengawasan yang memicu korupsi berulang. Atas kondisi ini, teramati bahwa sistem yang baik mestinya mampu membuat kondisi keamanan dan ketertiban dapat berkembang lebih baik dengan hadirnya jaring pengawasan (kontrol sosial) yang kondusif dari waktu ke waktu. Tanpa pengawasan ketat dan melekat, KKN yang telah membudaya akan menjadi persoalan bangsa yang tak kunjung terselesaikan.
Selain itu, Pemerintah beserta aparat terkait mestinya dapat memberikan tindakan tegas untuk menuntaskan korupsi sampai ke akar-akarnya. Budaya korupsi terus berlanjut akibat tidak adanya sanksi tegas bagi para pelaku. Untuk alasan apapun tidak ada yang dapat membiarkan korupsi merajalela, termasuk korupsi yang dilakukan oleh ASN. Karena itu, Pemerintah Pusat harus siapkan sanksi, karena ini merupakan wujud pemerintahan yang baik demi pelayanan publik prima.
Untuk bidang politik, fokus pemberitaan menyorot hasil rekapitulasi suara dan prediksi wajah-wajah baru yang menghias sejumlah tingkatan lembaga legislatif. Di tingkat lokal, dengan hadirnya wajah-wajah baru diharapkan dapat mengemban amanah masyarakat agar Belitung bisa lebih baik dan maju di masa-masa mendatang. Sesuai dengan cita-citanya, eksistensi para wakil rakyat adalah sebagai sarana/wadah penyalur aspirasi masyarakat, karena suara rakyat adalah suara tuhan.
Sorot media terkait rekapitulasi suara Pemilu 2019 diwarnai dengan berbagai protes warga dan mendapat pengawalan oleh aparat. Untuk itu, diperlukan rekapitulasi paralel dengan maksud cek dan ricek perolehan suara pada saat Pemilu 2019 berlangsung.*** (Zakina/IKP/MC)
Besadu Belitung