Tanjungpandan, Media Center – Pemerintah Kabupaten Belitung berkomitmen secara penuh dalam melakukan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belitung. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung melakukan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting pada selasa, (31/01/2023).

Kepala DPPKBPMD Kabupaten Belitung, Salman Alfarizi menyebutkan bahwa Rakor ini merupakan tahap pertama dari 4 kali Rakor yang direncanakan. Nantinya rakor akan diadakan tiap 3 tahun sekali, sekaligus mengoreksi pelaksanaan tiap 3 bulan sekali. Menurut Salman berdasarkan peraturan presiden No. 71 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional stunting 2021- 2024 bertujuan agar angka stunting kita secara nasional di tahun 2024 bisa berada di 14 persen atau di bawahnya.

“Secara umum di tahun 2022 lalu, lokasi fokus prioritas desa kelurahan yang menjadi perhatian lebih utama dalam upaya ini ada 8 desa di 3 kecamatan. Kemudian di tahun ini di 2023 menjadi 11 desa dan 1 kelurahan dalam 4 kecamatan,” ujar Salman

Lanjut Salman menyebutkan bahwa menyebutkan ada perbedaan data antara prevalensi stunting dengan data di aplikasi E-PPGBM yang sama-sama dikelola Kemenkes. Data dari survei status gizi tahun 2022 menunjukan adanya kenaikan prevalensi jumlah stunting di Kabupaten Belitung sedangkan data dari aplikasi E-PPGBM menunjukan penurunan.

Tak Identik Dengan Kemiskinan

Salman juga menyebutkan bahwa dari pendataan beberapa tahun sebelumnya menunjukan bahwa keluarga dengan resiko stunting tidak identik dengan kemiskinan. Keluarga beresiko stunting lebih identik dengan pola pemberian asupan gizi pada ibu hamil dan bayi sampai usia 23 bulan.

“Jadi lebih kepada mindset yang tentunya kami butuh dukungan semuanya termasuk para camat, kades untuk mendukung tim lapangan kami mendekati masyarakat karena merubah mindset ini secara umum tidak mudah,” ungkap Salman

Perubahan mindset masyarakat terkait stunting ini menurut Salman merupakan pekerjaan yang cukup sulit, namun bukan mustahil dilakukan. Stunting ini bukan termasuk kategori penyakit namun merupakan efek buruk dari ketidakdisiplinan dalam memberikan asupan gizi pada ibu yang mengandung dan anak yang dilahirkan sampai maksimal 1000 hari pertama kelahiran.

Salman berharap masyarakat semakin mengetahui bahwa stunting untuk bukan hal yang dianggap remeh. Pasalnya anak yang mengalami stunting akan kesulitan saat tumbuh dewasa. Hal ini dikarenakan ukuran tubuhnya maupun kapasitas otaknya tidak maksimal.

Tak Selaras Dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung

Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie mengaku heran dengan data Stunting di Kabupaten Belitung. Pasalnya pada tahun 2022 angka indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan.

“Jadi logika kita begini, kalau human development index kita naik kok stunting kita ikut naik. Kalau human development index kita naik, mustinya kan Stuntingnya turun. Padahal didalam Human development index itu ada akses gizi didalamnya,” ungkap Wabup Isyak.

Untuk itu Wabup Isyak meminta konfirmasi data hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dengan fakta yang ada di lapangan. Jika memang data dari SSGI sesuai dengan yang ada di lapangan maka perlu ada evaluasi program penanganan.

“Kita tidak perlu banyak seremonial lagi, kita cukup door to door ketemu sama ibu hamil dan anak balita yang stunting, dan kita beri pendampingan dan penyuluhan, berikan daftar menu dan seterusnya langsung aja konkrit seperti itu,” ungkap Wabup Isyak.

Wabup juga meminta DPPKBPMD untuk membuat acara Festival Ibu Hamil di semester pertama tahun ini. Pada festival ini semua ibu hamil di Kabupaten Belitung bisa mendapatkan informasi terkait perlakuan kepada bayi sebelum dan setelah kelahirannya. Festival ini juga akan diisi dengan senam ibu sehat dan beberapa kegiatan lainnya. (Narasi :Arlan/ Redaktur : Verry)