Home > Berita > Kadis Kominfo Belitung Paparkan Besadu Saat Focal Point Bersama Ombudsman RI

Kadis Kominfo Belitung Paparkan Besadu Saat Focal Point Bersama Ombudsman RI

Tanjungpandan Media Center- Belitung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika paparkan program Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan (Besadu) dalam focal point ombudsman RI bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rabu (23/11/2022) di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Belitung.

Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Utama Pengaduan masyarakat Ombudsman RI, Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, sejumlah perwakilan dari pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung, instansi vertikal hingga perwakilan Polda Babel

Kadiskominfo Kabupaten Belitung, Mohammad Iqbal, ST mengungkapkan program BeSadu ini sudah berjalan sejak tahun 2019 dibawah kepemimpinan Bupati Belitung Sahani Saleh, S.Sos dan Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie, S.Sn, M.Si

Untuk menyampaikan pengaduannya, masyarakat hanya cukup memberikan NIK, menjelaskan detail kejadian yang diperkuat melalui foto dan video melalui kanal-kanal yg telah disediakan.

” agar lebih mudah, masyarakat bisa menyampaikan aduan lewat whatsapp, telepon, SMS, facebook dan instagram ” Jelas Iqbal.

Menurut Iqbal, tren pengaduan memang mengalami penurunan setiap tahunnya, dan masih dilakukan evaluasi apakah ini menandakan sudah bagusnya pelayanan publik atau menurunnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program BeSadu.

” Masyarakat juga tidak perlu khawatir, kami sudah memiliki fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan identitas pengadu ” ungkap Iqbal.

Sementara itu, Asisten Utama Pengaduan masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto, S.S menanggapi positif penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Belitung melalui program BeSadu.

” kita patut apresiasi program BeSadu yang telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya ” ungkap Patnuaji

Dirinya juga mengingatkan tentang pentingnya komitmen yang tinggi pimpinan daerah dan OPD, adanya landasan hukum yang kuat, tatalaksana organisasi dan SDM yang baik hingga adanya punishment dan reward.

” kita perlu bersama-sama menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkualitas ” ungkap Patnuaji (Mc-Belitung/Danu)