Home > Berita > Pandemi Covid-19 Menjadi Sorotan Seluruh Fraksi DPRD Belitung Dalam LKPJ 2020

Pandemi Covid-19 Menjadi Sorotan Seluruh Fraksi DPRD Belitung Dalam LKPJ 2020

TANJUNGPANDAN, Media Center – Fraksi-fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung sampaikan pemandangan umum terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah disampaikan oleh Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos secara online pada tanggal 2 April 2020 lalu. Pemandangan umum ini disampaikan secara online, Senin (7/4/2/2020).

Dari penyampaian tersebut, beberapa point yang disampaikan fraksi adalah menanggapi pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Belitung. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Nasdem yang mengapresiasi Pemkab Belitung yang cepat tanggap serta progresif dalam penanganan Pandemi Covid-19. Selanjutnya agar eksekutif dapat segera merealisasikan jaminan perlindungan sosial masyarakat dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. Ini ditujukan untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi di daerah.

Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Amanat Demokrat, menurutnya Pemkab Belitung dan seluruh telah berusaha keras dan serius semaksimal mungkin dalam menangani penyebaran Covid-19, mulai dari himbauan, cara pencegahan penyebaran virus Covid-19, dan tidak hentinya mengajak masyarakat untuk  menjaga kebersihan. Serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan harga komoditas pangan masyarakat tetap berada diharga yang wajar.

Begitupun dengan fraksi Golongan Karya menyampaikan agar fokus belanja untuk pembangunan infrastruktur dialihkan sementara untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak mata pencahariannya karena wabah Covid-19 ini. Selain itu, fraksi PPP juga memberikan saran kepada tenaga medis yang menangani pasien untuk terus meningkatkan pelayanan serta senantiasa tersenyum dan ramah kepada pasien.

Namun pada bidang pendidikan, permasalah covid-19 memberikan dampak signifikan khususnya bagi wilayah yang kurang akses internet. Dalam hal ini masalah sistem pembelajaran online yang dikeluhkan terutama bagi anggota masyarakat yang masih terbatas pemakaian dan pemahaman dengan teknologi informasi, akses internet serta biaya pulsa. (Siti/IKP)